Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag
Masjid dalam sejarah Islam bukan sekadar tempat ritual ibadah, tetapi pusat peradaban. Dari masjid lahir gagasan keadilan, musyawarah, pendidikan, dan tata kelola sosial. Tantangan umat hari ini adalah bagaimana menghidupkan kembali peran itu, bukan untuk menjadikan masjid sebagai arena konflik politik praktis, tetapi sebagai sumber nilai moral yang membimbing kehidupan demokrasi secara substantif. Demokrasi substantif bukan hanya tentang prosedur pemilu, tetapi tentang keadilan, partisipasi, persatuan, dan etika publik. Nilai-nilai ini sejatinya telah lama diajarkan Islam.
1. Masjid sebagai Basis Nilai, Bukan Polarisasi
Dalam sejarah, Masjid Nabawi bukan hanya tempat shalat, tetapi juga pusat musyawarah dan pengambilan keputusan sosial-politik. Rasulullah ﷺ membangun masyarakat Madinah dengan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan persaudaraan.
Allah Swt. berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kepemimpinan dan tata sosial bertujuan menjaga lima maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, ruang publik harus dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan golongan. Maka, revitalisasi peran umat dimulai dari masjid sebagai pusat pembinaan akhlak, literasi politik yang santun, dan pendidikan kewargaan yang beradab.
2. Partisipasi Publik sebagai Tanggung Jawab Moral
Islam mendorong keterlibatan aktif umat dalam memperbaiki masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya…”(HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya partisipasi sosial. Demokrasi substantif membutuhkan warga yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab. Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Tanpa partisipasi masyarakat, kekuasaan mudah menyimpang. Partisipasi publik bukan hanya memilih dalam pemilu, tetapi juga:
Mengawasi kebijakan publik.
Terlibat dalam kegiatan sosial.
Menyuarakan aspirasi dengan cara santun dan argumentatif.
Inilah wujud amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks kebangsaan modern.
3. Mengelola Politik Identitas dengan Bijak
Salah satu tantangan demokrasi kontemporer adalah politik identitas, penggunaan suku, agama, dan kelompok sebagai alat mobilisasi yang memecah belah. Allah Swt. berfirman: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menegaskan bahwa identitas adalah sarana ta‘aruf (saling mengenal), bukan alat permusuhan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh identitas kelompoknya, tetapi oleh ketakwaannya. Demokrasi substantif menuntut kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Identitas boleh menjadi inspirasi nilai, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi atau permusuhan.
4. Etika Berbangsa dalam Perspektif Ulama
Etika publik adalah fondasi kehidupan berbangsa. Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad). Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menekankan bahwa akhlak adalah inti agama. Tanpa akhlak, kekuasaan menjadi tirani dan demokrasi berubah menjadi sekadar kompetisi tanpa nilai. Etika berbangsa meliputi:
Kejujuran dalam berbicara dan berjanji.
Tidak menyebar hoaks dan fitnah.
Mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi.
Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menegaskan bahwa pemimpin dan rakyat memiliki tanggung jawab timbal balik: pemimpin menegakkan keadilan, rakyat menaati selama tidak dalam kemaksiatan.
5. Dari Ritual ke Transformasi Sosial
Masjid membentuk kesalehan spiritual; ruang publik membutuhkan kesalehan sosial. Shalat mengajarkan disiplin dan persamaan; puasa melatih empati; zakat membangun solidaritas. Semua ibadah memiliki implikasi sosial. Revitalisasi peran umat berarti membawa nilai-nilai masjid ke ruang publik:
Musyawarah menggantikan caci maki.
Keadilan menggantikan kepentingan sempit.
Persaudaraan menggantikan polarisasi.
Penutup: Menuju Demokrasi yang Bermartabat
Demokrasi substantif membutuhkan warga yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Masjid harus menjadi pusat pembinaan moral yang melahirkan generasi yang mampu hadir di ruang publik dengan etika, integritas, dan komitmen pada kemaslahatan bersama. Dari masjid lahir spiritualitas; dari ruang publik lahir keadilan sosial. Ketika keduanya bertemu, terwujudlah kehidupan berbangsa yang bermartabat. Semoga Allah menuntun umat ini menjadi agen perdamaian, penjaga persatuan, dan pelaku keadilan di negeri yang kita cintai.
Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha, waj‘al ba
ladana baladan amina wa mutma’innah.
