SAMARINDA, UINSI NEWS,– Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda kembali unjuk gigi ditingkat Nasional dalam Kompetisi Nasional Legal Drafting Antar Perguruan Tinggi Kegamaan Negeri Tahun 2024. Selasa (21/05).
Kompetisi Legal Drafting atau penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan kompetisi yang ditujukan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia untuk mengkaji dan menyusun Rancangan Perubahan Undang-Undang.
Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan salah satu Universitas Islam Negeri yang mengikuti cabang lomba Kompetisi Legal Drafting di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, 20-22 Mei 2024.
Kegiatan ini di ikuti oleh Ikhsan Nur Halim dan Salsabila Rizky Amalia mahasiswa-mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Semester VI dibawah asuhan Suwardi Sagama, S.H., M.H, Dosen Hukum Tata Negara serta didampingi oleh Wakil Dekan III Dr. H Ashar Pagala, M.H.I.
Kompetisi yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI ini diharapkan dapat mewujudkan perancangan perundang-undangan yang menjungjung tinggi keadilan dalam Supremasi Hukum atau cita-cita hukum itu sendiri.
Adapun tujuan dari kompetisi ini adalah menanamkan pemahaman tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya mewujudkan lembaga negara yang bermartabat dan berintegritas, meningkatkan sekaligus mewadahi minat mahasiswa terutama dalam bidang menulis, dan menjadi wadah untuk bersilaturahmi antara sesama delegasi maupun pendukung, menanamkan jiwa dan semangat mahasiswa sebagai agent of change dalam mewujudkan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.
Kompetisi ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa-mahasiswi berfikir kritis dan dapat menuangkan gagasan-gagasan solutif dan ideal untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Oleh karena itu, hasil dari kompetisi ini akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan kajian untuk merumuskan suatu rancangan perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. (Humas/FASYA/NH)
