SAMARINDA, UINSI NEWS,- Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) kembali menggelar Talaqqi Konstitusi yang diagendakan rutin setiap hari Jum’at.
Menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Ikhwanul Muslimin, S.H., M.H. dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Irwansyah S.Pd., Talaqqi Konstitusi hari ini (15/11) melakukan Bedah Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
Berlangsung di Aula Fakultas Syariah Lt. 2, kegiatan ini juga dirangkai dengan Launching Buletin Supremasi yang merupakan platform atau wadah SIDEKA dalam mengaktualisasikan hasil diskuksi dan riset normatif, empiris, dan sosio-legal. Tujuan hadirnya Buletin Supremasi sebagai bentuk menjaga marwah akademik tetap eksis dan berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Irwansyah menyampaikan pentingnya peran media dalam menentukan arah demokrasi untuk Indonesia lebih adil dan sejahtera. Kehadiran pemuda disebut juga menjadi sebagai salah satu unjung tombak dalam menampilkan informasi yang masif dan produktif.
Ikhwanul menambahkan dengan kehadiran kegiatan Pusat Studi Hukum ini akan meningkatkan kecerdasan generasi bangsa khususnya mahasiswa dan masyarakat luas, apalagi mengingat berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang.
Mahasiswa, akademisi, dan lembaga pendidikan pun memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bagaimana proses demokrasi itu diselenggarakan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Diakhir acara, Direktur SIDEKA Suwardi Sagama, S.H., M.H. dan Wakil Direktur Miftah Faried Hadinata S.H., M.H. memberikan cinderamata kepada para narasumber sebagai wujud apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran serta ilmu yang dibagi dalam Talaqqi Konstitusi hari ini.
