Purnomo Mulyosaputro Auditor Madya pada Itjen Kemenag RI Menerbitkan Artikel Penyelesaian Proyek Akhir Tahun Anggaran

Kegiatan1,459 views
H. Purnomo Mulyosaputro, S.Ag., MM., QIA. Auditor Madya pada Itjen Kemenag RI melakukan review dengan menerbitkan artikel Penyelesaian Proyek Akhir Tahun Anggaran sebagai upaya untuk mengatasi kendala keterlambatan pembayaran berulang.

Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, hampir seluruh pekerjaan menggunakan kontrak tahun tunggal dimana diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah belum selesainya pekerjaan ketika masa kontrak pekerjaan telah berakhir. Sehingga setiap menjelang akhir tahun tepatnya pertengahan Desember merupakan alarm bagi semua pengelola keuangan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas batas waktu untuk mempertanggungjawabkan administrasi penggunaan keuangan negara baik untuk pekerjaan kontraktual maupun non kontraktual. Utamanya pada pekerjaan kontraktual yang membutuhkan persyaratan administrasi yang agak rumit untuk dipenuhi oleh pihak ketiga, terlebih jika pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya bahwa dapat kita lihat beberapa pekerjaan kontraktual yang tidak selesai tepat waktu dan hal ini membutuhkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya, namun tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Kontrak dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontrak tertuang di dalam dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban. Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dijelaskan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain: jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut seharusnya sudah menjadi bagian integral dari sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada setiap unit kerja, sedangkan hal-hal lain yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dikendalikan secara langsung merupakan sebuah risiko yang perlu mendapatkan penanganan yang memadai.

Salah satu risiko pekerjaan kontraktual adalah keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang melebihi tahun anggaran antara lain dipicu oleh berbagai faktor:
a. keterlambatan alasan teknis yaitu pemilihan lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, kurangnya tenaga kerja, material yang sulit diperoleh, cuaca ekstrim, antrian bongkar muat material di pelabuhan, serta kurang komit Penyedia Barang/Jasa atas modal kerja yang harus dikeluarkan; dan
b. keterlambatan alasan prosedur yaitu proses tender mengalami beberapa kali gagal tender, serta adanya pengaduan dalam pelaksanaan tender yang ternyata benar, sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda.

Dalam pelaksanaan kontrak, pihak PPK cenderung tidak memperhatikan faktor-faktor risiko tersebut, sehingga keterlambatan pekerjaan akan sering dijumpai di akhir tahun anggaran.
Langkah-langkah dalam Penyelesaian Pekerjaan
Sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, Bagian 7.18 terdapat dua langkah yang dapat ditempuh oleh PPK dalam menyelesaikan keterlambatan pekerjaan di akhir tahun anggaran, yaitu:
a. PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dan atau
b. Menempuh mekanisme pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk dapat menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

Langkah pemutusan kontrak yang diambil oleh PPK disebabkan alasan tertentu antara lain penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali. Sedangkan langkah yang diambil PPK untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam menyelesaikan sisa pekerjaan antara lain mempertimbangkan tujuan pengadaan dari pekerjaan tersebut, dan menilai kesanggupan penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
Pada prinsipnya, pemberian kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melewati akhir tahun anggaran dibolehkan berdasarkan pertimbangan teknis dari KPA/PPK dan tentunya harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

Berbeda halnya jika pembayaran atas keterlambatan tersebut akan dianggarkan pada tahun berikutnya, sebagai contoh kontrak berakhir tanggal 16 Desember 2019 namun realisasi fisik pada tanggal tersebut baru mencapai 75% maka persyaratan penyelesaian pekerjaan mengacu pada PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran disebutkan, penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan: 1. Berdasarkan penelitian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; 2. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; 3. Berdasarkan penelitian KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran. Surat pernyataan kesanggupan menurut PMK ini, paling sedikit memuat:
a. Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
c. Pernyataan bawah penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
d. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Langkah administrasi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sisa pekerjaan berdasarkan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 adalah:
a. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
c. Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang telah dilegalisasi oleh KPA.
d. Berdasarkan pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk untung Kas Negara.
e. Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir Tahun Anggaran.
f. Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi bank pada kesempatan pertama.

Setelah dilakukan langkah-langkah diatas, penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, terhadap penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan.
Surat pernyataan kesanggupan paling sedikit memuat:
a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
b. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Ketika KPA akan mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya, KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Apabila KPA memutuskan menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya maka PPK melakukan perubahan kontrak sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan: mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya dan tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak. Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
b. Mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa. Denda keterlambatan disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa atau diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran terhadap pekerjaan kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan 2 alternatif
Alternatif pertama, pekerjaan di akhir tahun dapat dibayar 100% meskipun pekerjaan belum 100%, hal ini sesuai dengan PP No. 45 tahun 2013 yaitu Pasal 68 ayat (2) dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima, dan ayat (3) pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Sebagai contoh pada tanggal 18 Desember 2021 adalah batas pembayaran dan pekerjaan baru selesai 90 % sedangkan kontrak berakhir 30 Desember 2021. Maka dibuat laporan pekerjaan sebesar 90 %. Penyedia dapat dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan pembayaran dari bank setempat senilai 10%. Jadi jangan progress pekerjaan dilaporkan 100% karena dapat terkena pemalsuan administrasi.

Ketentuan diatas sebenarnya sama dalam Pembayaran uang muka kontrak kepada rekanan yang biasanya diimbangi dengan jaminan uang muka (garansi bank) oleh pihak rekanan. Disini belum ada prestasi (pekerjaan) sama sekali dari rekanan. Namun rekanan sudah menerima uang muka. Namun tentunya Jaminan ini harus benar-benar berupa jaminan yang seratus persen dapat diuangkan. Bukan sembarang jaminan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan sebagai proforma/formalitas atau sekedar memenuhi ketentuan tata kelola keuangan Negara.

Dengan mengacu pada pola tersebut, maka pembayaran pada akhir tahun 100% untuk kegiatan proyek yang belum selesai dan belum diserahterimakan dapat dilakukan dengan jalan memberikan jaminan kepada Negara.

Lalu terkait tertib administrasi pelaporan keuangan akhir tahun anggaran proyek yang belum selesai 100 %, mengacu kepada peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per42/PB/2013 dimana mekanisme pembayaran diatur dalam Pasal 20 ayat (1) pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang berita acara penyelesaian pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember, pejabat pembuat SPM (PPSPM) pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang berlakunya sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak penyedia barang/jasa.

Alternatif kedua apabila penyelesaian pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memberikan kesempatan kepada penyedia maksimal selama 50 hari kalender, maka Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran. Karena menunggu revisi anggaran maka penyedia tidak dapat menuntut pembayaran pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, melainkan harus menunggu proses revisi anggaran selesai dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran ini.

Berkaca pada tren keterlambatan penyelesaian pekerjaan di akhir tahun, kiranya dapat menjadi acuan bagi PPK pada masing-masing Satuan kerja untuk mengevaluasi kinerja atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Dimana permasalahan keterlambatan ini acap kali berulang dengan sebab yang sama dari tahun ke tahun. Adapun upaya yang dapat dilakukan PPK dari masing-masing Satuan kerja adalah:
a. Mengendalikan perencanaan dan penganggaran pengadaan barang/jasa secara cermat dan akurat agar tidak terjadi proses reviu yang berulang-ulang;
b. Memperbaiki Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam hal persyaratan kualifikasi penyedia dan penjadwalan tender yang seharusnya dapat dilaksanakan lebih awal guna mengantisipasi waktu yang hilang akibat risiko kegagalan tender, lokasi pekerjaan yang jauh, serta ketidakbonafitan Penyedia;
c. Memperketat jadwal pelaksanaan pekerjaan supaya tidak sampai mendekati akhir tahun anggaran;
d. Mengintensifkan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal melalui probity audit, reviu, atau pemantauan dalam setiap tahapan pengadaan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang disampaikan.

Peran APIP dalam Penyelesaian Pekerjaan Kontraktual
Peran dan kontribusi dari Aparat Pengawas Intern pada pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah, sifatnya sangat menentukan, sebab dapat menemukan dan menyampaikan perbaikan tentang adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan penyediaan mulai tahap awal penyediaan barang atau jasa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan mengikuti seluruh tahapan sejak dari tahap merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan sampai pada serah terima kegiatan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Menyadari tujuan tersebut, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus menguasai dan memahami segala regulasi dibidang penyediaan barang/jasa pemerintah.

APIP harus berperan sebagai early warning terhadap tahap-tahap penyediaan barang atau jasa, sejak tahap dari perencanaan untuk mempersiapkan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dapat dicegah. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 76 Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing, Pengawasan dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan. Dalam hal terjadi pengaduan masyarakat terkait Penyelesaian Pekerjaan Kontraktual kepada Aparat Penegak Hukum (APH), maka APH meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada APIP.

Selain melakukan tugas pengawasan, APIP juga dapat melakukan langkah-langkah dalam mempercepat pelaksanaan kontraktual. Dalam lingkungan Kemenag, Inspektorat Jenderal telah mendorong seluruh Satker untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan probity audit, reviu dan pemantauan sejak tahap perencanaan. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk meminimalkan permasalahan di lapangan khususnya waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga potensi keterlambatan pekerjaan dapat terdeteksi sejak awal, dan dapat diberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, namun atas saran atau rekomendasi yang telah disampaikan masih belum optimal bila tidak dilaksanakan oleh Satker.

Sebagai contoh, kasus keterlambatan berulang terjadi seperti tahun sebelumnya dengan sebab yang sama antara lain pelaksanaan tender yang terlambat dan berlarut-larut, Penyedia Barang/Jasa kurang komit atas modal kerja yang harus dikeluarkan, serta pengiriman barang material ke lokasi proyek yang memakan waktu, sehingga masih ditemukan pekerjaan-pekerjaan kontraktual yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya di akhir tahun anggaran. Untuk mencegah masalah keterlambatan dan hal lainnya terjadi berulang, maka hasil pengawasan Itjen tersebut harus dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya melalui laporan dari Satker atas capaian fisik pekerjaan di lapangan secara berkala.