Rakornas ini diselenggarakan oleh Humas Dirjen Pendis Kemenag, diikuti oleh PTKIN dari seluruh Indonesia dengan menghadirkan sejumlah pejabat penting Kementerian Agama sebagai pemateri yang dibagi dalam beberapa sesi.
Sesi 1: Tantangan Humas PTKIN
Sesi pertama menghadirkan Dr. Ismail Cawidu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik, yang membahas tantangan Humas PTKIN di Era Keterbukaan Informasi Publik. Beliau menegaskan, bahwa kebijakan komunikasi publik di Indonesia berakar pada Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
Menurutnya, insan humas tidak boleh menutup diri dari pertanyaan publik dan harus mampu memberikan penjelasan yang benar, berimbang, dan solutif.
“Kalau ditanya, jangan bilang tidak tahu. Katakan: ‘sebentar, saya cari tahu mohon ditunggu.’ tambahnya.
Ismail menekankan bahwa Humas Kementerian Agama saat ini menghadapi banyak tantangan dalam menjaga reputasi lembaga di tengah derasnya arus pemberitaan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan wartawan, menguasai seluruh kebijakan instansi dan peraturan perundangan yang berlaku serta selalu bersikap kritis namun logis.
Dalam paparannya, Beliau juga menjabarkan strategi kehumasan yang efektif melalui enam tahapan:
1. Perencanaan (riset publik dan analisis opini)
2. Peluncuran (konferensi pers dan publikasi resmi)
3. Implementasi (storytelling dan kampanye konten)
4. Respons Publik (menjawab pertanyaan dan isu)
5. Evaluasi
6. Monitoring Media
“Sebanyak apa pun Anda bekerja, tapi kalau tidak ada beritanya, orang tidak tahu apa yang kita kerjakan,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, perwakilan UINSI Samarinda, Agus Prajitno, S.Si.T., M.Eng., menyoroti perlunya penguatan struktural dan payung hukum bagi Humas PTKIN agar peran strategis yang diamanatkan dapat terlaksana secara optimal dan diakui karya-karyanya baik oleh warga kampus dan masyarakat secara luas.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dan diaktualisasikan agar Humas PTKIN berdaya :
1) Penguatan struktur dan tata kelola orang (sesuai kompetensi dan portofolio di bidang kehumasan), kesejahteraan dan jenjang karirnya.
2) Tata Kelola Barang, dukungan sarana prasarana digital yang memadai dan ruang produksi yang sesuai kebutuhan.
3) Tata kelola anggaran yang cukup untuk memberi ruang gerak, agar humas dapat memberikan pelayanan prima dan menjalankan tugas fungsinya serta mengembankan diri dalam rangka membranding lembaga secara optimal.
Ia menegaskan pentingnya penempatan humas dalam posisi yang setara dengan arah kebijakan Kementerian Agama, sehingga fungsi strategis mulai dari penyusunan narasi institusi hingga pengelolaan isu memiliki legitimasi organisasi yang jelas.
Keikutsertaan tim HPDP UINSI dalam Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kehumasan kampus: menegakkan PPID sebagai pilar keterbukaan, memperluas kolaborasi lintas-unit, serta memutakhirkan indikator kinerja publikasi dan layanan informasi publik agar selaras dengan standar internasional.
Sesi 2: Penguatan Peran Strategis Humas
Dilanjutkan dengan paparan Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan kesiapsiagaan humas PTKIN.
Prof. Arskal menyoroti perlunya ketersediaan SDM humas yang proporsional di setiap satker, didukung sarana prasarana yang memadai serta alokasi anggaran khusus kehumasan.
Beliau juga menegaskan pentingnya pengawasan belanja digital agar sesuai spesifikasi kebutuhan, sekaligus penguatan struktur dan fungsi humas sebagai mitra strategis rektorat yang mampu memberi saran kebijakan publikasi. Pada akhirnya, humas dituntut berperan sebagai penjaga gerbang informasi dan etalase branding lembaga.
Prof. Arskal juga menegaskan bahwa humas PTKIN memikul peran ganda: menjaga citra lembaga sebagai tempat pendidikan dan benteng keagamaan.
“Humas bukan sekadar tukang foto, tapi jantung komunikasi strategis kampus,” ujarnya tegas.
Sesi 3: Optimalisasi Kehumasan PTKIN
Dalam sesi penutup, Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M.Si., Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, membawakan materi bertajuk “Optimalisasi Kehumasan: Dari Event Organizer Menuju Strategic Partner.”
“Public Relations is about building and sustaining trust,” ungkapnya.
Beliau mendorong Humas PTKIN untuk melakukan transformasi dari sekadar pelaksana acara menjadi arsitek komunikasi strategis lembaga. Ia menjelaskan bahwa reputasi lahir dari komunikasi yang baik dan tindakan yang benar.
Humas juga dituntut menjadi “telinga publik” melalui social listening dan riset opini publik, serta aktif melakukan crisis management berbasis data. Dr. Thobib menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit, optimalisasi PPID sebagai pilar keterbukaan informasi, serta penyusunan rencana komunikasi tahunan dengan indikator kinerja yang jelas.
“Transformasikan humas dari publikator kegiatan menjadi penggerak kemajuan,” pungkasnya.
Makna bagi UINSI Samarinda:
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Tim Kerja HPDP UINSI Samarinda memperkuat komitmennya untuk menjadi bagian dari jaringan kehumasan nasional yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan citra positif Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
Penulis: Selvi Ramadhani
Editor: Agus Prajitno
