SAMARINDA, UINSI NEWS – Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag., menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur. Selasa, (30/6).
Kegiatan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut diikuti oleh 40 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam membangun karakter, integritas, dan etika aparatur negara.Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag. yang juga merupakan Maheswara Utama BPIP-RI membawakan materi bertajuk “Pancasila sebagai Landasan Pembangunan Etika Guna Mewujudkan Pelaksanaan Peran ASN yang Beretika Pancasila.”
Melalui materinya, Dr. Achmad Ruslan menegaskan bahwa pembangunan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, maupun pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kualitas moral dan etika aparatur negara menjadi aspek yang sangat fundamental dalam memastikan kebijakan publik berjalan secara adil, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.
“ASN yang hebat bukan semata-mata karena kecerdasannya, tetapi karena integritasnya. Dan integritas itu tumbuh dari nilai-nilai luhur Pancasila yang dihayati, diyakini, serta diwujudkan dalam setiap tindakan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa di tengah arus globalisasi, disrupsi digital, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintahan, ASN dituntut tidak hanya kompeten secara teknis. ASN juga harus memiliki karakter, integritas, dan etika yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan memang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti penyalahgunaan media sosial, konflik kepentingan, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, hingga praktik penyalahgunaan kewenangan yang semakin kompleks.
“Teknologi tanpa etika hanya akan melahirkan birokrasi yang cepat, tetapi kehilangan nurani. Sebaliknya, birokrasi yang beretika akan mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pelayanan yang berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Achmad Ruslan memaparkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki nilai etis yang relevan sebagai pedoman perilaku ASN. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar integritas spiritual, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya pelayanan yang nondiskriminatif, Sila Persatuan Indonesia menguatkan peran ASN sebagai perekat bangsa, Sila Kerakyatan mengarahkan ASN pada kepemimpinan yang partisipatif, sementara Sila Keadilan Sosial menuntun kebijakan publik agar berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan etika ASN tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi dan sanksi administratif. Etika perlu dibangun melalui proses pembentukan karakter secara berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, sejalan dengan budaya kerja ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Dalam konteks Kalimantan Timur sebagai beranda Ibu Kota Nusantara, penguatan etika ASN berbasis Pancasila dinilai semakin penting. ASN Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi wajah birokrasi Indonesia yang berintegritas, profesional, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh kemegahan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Infrastruktur dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi karakter birokrasi memerlukan proses pembinaan yang berkesinambungan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, pelatihan pembinaan ideologi Pancasila diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang unggul, bermartabat, dan dipercaya masyarakat. Penguatan ideologi tidak dimaknai sebagai indoktrinasi, melainkan sebagai proses internalisasi nilai agar Pancasila benar-benar hidup dalam budaya organisasi pemerintahan.
UINSI Samarinda melalui kehadiran akademisinya dalam forum tersebut turut memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, pembinaan karakter aparatur, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penulis: Selvi Ramadhani
Kontributor: Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.
