Ketimpangan Pendidikan di Kalimantan Timur: Mencari Solusi untuk Akses yang Merata (Bagian 1)

Narasi ini saya tuliskan setelah penulis mengikuti penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026, sasaran kerja tematik 6 yaitu Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Penulis mencatat terdapat lima masalah utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga dapat mencerahkan pembaca.

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak, namun di Kalimantan Timur, tantangan besar masih menghalangi banyak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun pemerintah sudah berupaya memperbaiki sistem pendidikan, masih banyak anak yang tidak bersekolah, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan keterbatasan akses, terutama di daerah-daerah terpencil. Masalah ini semakin diperburuk dengan biaya pendidikan yang tinggi, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas, dan kekurangan tempat di sekolah menengah untuk lulusan SMP.

Namun, di tengah tantangan ini, pemerintah Kalimantan Timur juga telah mengimplementasikan program pendidikan “Gratispol” yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Untuk itu tulisan ini mencaoba untuk mengurai satu persatu kemudian mencoba menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. Misalnya soal banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Salah satu masalah paling mendasar di Provinsi Kalimantan Timur adalah masih banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak mereka, sehingga anak-anak tersebut terpaksa berhenti sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Meskipun pemerintah telah menerapkan program pendidikan gratis di tingkat dasar, biaya untuk melanjutkan ke SMP dan SMA masih menjadi kendala besar. Selain itu, faktor geografis yang jauh dari pusat pendidikan membuat anak-anak di daerah terpencil semakin sulit mengakses sekolah. Hal tersebut bersumber pada akar masalah yang menurut penulis harus segera diidentifikasi kemudian mencarikan solusi.

Pertama, Faktor Ekonomi dan Biaya Pendidikan yang Tinggi
Akar dari ketidakmerataan pendidikan di Kalimantan Timur terletak pada masalah ekonomi. Banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, terutama biaya untuk transportasi, seragam, dan kebutuhan lainnya. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan gratis di tingkat dasar, biaya untuk pendidikan menengah dan perguruan tinggi masih tinggi dan seringkali memberatkan keluarga yang kurang mampu. Untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan, pemerintah Kalimantan Timur meluncurkan program “Gratispol” yang bertujuan membiayai pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1-S3). Program ini memungkinkan anak-anak di Kalimantan Timur untuk melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah, yang selama ini menjadi hambatan utama bagi banyak keluarga.

Dengan adanya program ini, siswa-siswa di Kalimantan Timur, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat mengenyam pendidikan tanpa khawatir akan biaya yang tinggi. Program ini mencakup seluruh biaya pendidikan, mulai dari biaya pendidikan dasar, menengah, hingga biaya kuliah di tingkat universitas. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak di Kalimantan Timur untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi.

Kedua, Partisipasi Penyandang Disabilitas yang Masih Terbatas
Selain itu, pendidikan bagi penyandang disabilitas juga menjadi masalah serius. Banyak sekolah di Kalimantan Timur yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses kursi roda, alat bantu belajar, dan guru terlatih untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, anak-anak penyandang disabilitas seringkali terabaikan dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah memiliki kewajiban yang setara atas pendidikan mereka.

Ketiga, Keterbatasan Daya Tampung Sekolah untuk Lulusan SMP
Selain masalah biaya, keterbatasan kapasitas sekolah juga menjadi kendala. Banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA, tetapi jumlah sekolah yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua siswa. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada tempat di sekolah menengah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kalimantan Timur perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan misalnya:

1. Memperluas Infrastruktur Pendidikan di Daerah Terpencil. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pendidikan jarak jauh dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dapat menjadi solusi sementara untuk daerah-daerah yang memiliki akses terbatas.
2. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan untuk Keluarga Miskin. Agar pendidikan dapat dijangkau oleh semua anak, pemerintah harus memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan. Program seperti “Gratispol” sangat penting untuk memastikan bahwa biaya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi.
3. Menciptakan Pendidikan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas . Pendidikan inklusif harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas, baik dari segi aksesibilitas maupun pengajaran yang sesuai. Hal ini penting agar semua anak, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan pendidikan yang setara.
4. Peningkatan Kapasitas Sekolah Menengah. Pemerintah juga perlu meningkatkan daya tampung sekolah menengah dengan cara membangun lebih banyak sekolah dan memperbaiki fasilitas yang ada. Dengan demikian, lebih banyak lulusan SMP yang bisa melanjutkan pendidikan ke SMA dan mengurangi angka putus sekolah.

Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, di mana pun mereka berada, dapat mengakses pendidikan yang layak. Meskipun tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur cukup besar, dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengatasi ketimpangan pendidikan ini. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang lebih inklusif, mendukung pendidikan untuk penyandang disabilitas, serta memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan komitmen bersama, pendidikan yang merata dan berkualitas bisa menjadi kenyataan bagi seluruh anak di Kalimantan Timur.