SAMARINDA, UINSI NEWS, — UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menyelenggarakan agenda Focus Group Discussion (FGD) Pendirian Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) yang bertempat di Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus UINSI Samarinda, Sabtu (18/7/).
Forum ini menghadirkan narasumber utama, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI, Dr. Drs. H. Nur Arifin, M.Pd. didampingi oleh Rektor UINSI Samarinda, Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag., bersama para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, serta seluruh jajaran Kepala Pusat dan pimpinan struktural di lingkungan universitas.
Dalam sambutan, Rektor UINSI Samarinda, Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran Kepala Biro Ortala Kemenag RI beserta jajaran pimpinan yang tetap antusias menghadiri forum meski dilaksanakan di hari libur. Rektor menegaskan bahwa kehadiran Fakultas Saintek bukan sekadar penambahan rumpun ilmu, melainkan marwah utama dalam menegaskan distingsi integrasi keilmuan Islam, sains, dan teknologi di UINSI Samarinda.
“UINSI Samarinda hari ini telah memiliki akreditasi institusi unggul dengan mayoritas program studi juga unggul. Oleh karena itu, komitmen integrasi keilmuan ini harus disempurnakan melalui kehadiran Fakultas Saintek. Kehadiran Bapak Biro Ortala memberikan pencerahan sekaligus arah yang jelas bagi kami untuk menempuh proses formal ke depan,” tegas Prof. Zurqoni.
Sementara itu, Kepala Biro Ortala Kemenag RI, Dr. Drs. H. Nur Arifin, M.Pd., dalam paparannya mengupas tuntas mengenai tantangan dan peluang pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Beliau menekankan bahwa transformasi organisasi harus menganut prinsip rightsizing yakni organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses menuju tata kelola modern yang lincah.
Lebih lanjut, Dr. Nur Arifin mengingatkan koridor regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Berdasarkan aturan tersebut, sebuah UIN wajib menjaga komposisi program studi keagamaan minimal sebesar 51 persen, sedangkan program studi umum dibatasi maksimal 49 persen. Proporsi ini harus menjadi dasar kalkulasi matang bagi UINSI Samarinda dalam merancang pembukaan prodi-prodi saintek baru. Beliau juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penataan nomenklatur fakultas berdasarkan evaluasi perubahan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) secara nasional, agar tidak berimplikasi negatif pada ijazah alumni di kemudian hari.
Mengacu pada Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dr. Nur Arifin menjabarkan lima tahapan ringkas yang harus dilewati UINSI Samarinda:
Izin Operasional Program Studi: Kampus wajib memastikan minimal memiliki 3 hingga 5 program studi di bidang Saintek yang telah mengantongi izin operasional resmi dari Kemendikbudristek dan Kemenag RI sebagai fondasi dasar.
Penyesuaian Statuta: Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Statuta UINSI Samarinda guna mencantumkan mandat formal pengembangan rumpun ilmu sains dan teknologi.
Penyusunan Naskah Akademik Ortaker: Menyusun dokumen analisis yang komprehensif, meliputi Analisis Beban Kerja (ABK) dosen dan mahasiswa, Peta Proses Bisnis tata kelola, serta Analisis Jabatan (Anjab) untuk formasi struktural fakultas.
Persetujuan Kemenpan-RB: Mengajukan dokumen restrukturisasi kelembagaan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna memperoleh validasi negara.
Penetapan PMA Ortaker Baru: Tahap final berupa pengesahan Peraturan Menteri Agama mengenai struktur organisasi yang baru, sehingga Fakultas Saintek sah beroperasi secara hukum.
FGD ini diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran pimpinan UINSI Samarinda untuk segera mempercepat pemenuhan dokumen administratif. Dengan asistensi dan pendampingan langsung dari Biro Ortala Kemenag RI, UINSI Samarinda optimis kehadiran Fakultas Saintek akan segera terealisasi untuk melahirkan generasi ilmuwan muslim moderat yang kompetitif di kancah internasional.
Penulis : Novan Halim | Editor : Nisa Rahmawati
