Bahas Penyederhanaan Birokrasi, Analis SDM Aparatur Biro Ortala Kemenag RI Kunjungi IAIN Samarinda

SAMARINDA, IAIN NEWS,- IAIN Samarinda menerima kunjungan dari H. Wildan Hasan Syadzili, S.Th.I., M.Ed. selaku Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI dalam rangka membahas tentang arah kebijakan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara melalui penyetaraan jabatan di Aula Lantai 3 Kampus II IAIN Samarinda. Selasa (8/6/2021).

Kunjungan Bapak Wildan tersebut adalah untuk menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kepala Biro AUAK IAIN Samarinda dengan mengundang para Kabag, kasubbag, dan koordinator di IAIN Samarinda sebagai upaya pencerahan tentang penyederhanaan birokrasi.

Didampingi oleh Rektor, Kepala Biro AUAK IAIN Samarinda menyampaikan tentang pentingnya clean goverment dan good goverment melalui reformasi birokrasi yang didukung oleh perubahan mind set dan culture set yang selaras.

“Harus ada konsep besar untuk UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda di masa depan. Kita harus menciptakan budaya birokrasi dan kinerja birokrasi yang baik, termasuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Kemudian, juga tidak hanya memperhatikan dalam kelola 5 aspek yang sebelumnya pernah saya jelaskan, tapi juga dalam hal perencanaan dan pelayanan publik yang maksimal.”

“Hal-hal terkait tentang penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) di tahun 2021 ini kemudian diatur dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,” tambahnya.

Selaras dengan penjelasan dari Kepala Biro AUAK IAIN Samarinda, Bapak Wildan juga menerangkan bahwa penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, kita perlu memahami penyetaraan jabatan ini agar penyederhanaan birokrasi berjalan optimal.”

Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi dari Bapak Wildan tentang perkembangan kebijakan manajemen karir dan talenta ASN, mekanisme pengalihan jabatan, telaah hasil evaluasi penyetaraan jabatan, dan hal terkait lainnya. (Ns/Rh)